PALANGKA RAYA – Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2025 menjadi sinyal kuat bahwa transformasi layanan publik, khususnya di sektor pendidikan, mulai memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kalteng tercatat mencapai 74,86, naik 0,58 poin dibandingkan tahun 2024.
Kepala BPS Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, menyebut tren positif tersebut bukan terjadi secara instan, melainkan hasil pembangunan berkelanjutan dalam lima tahun terakhir.
“Selama 2020 hingga 2025, IPM Kalimantan Tengah meningkat secara konsisten dari 72,62 menjadi 74,86. Ini menunjukkan pembangunan manusia berjalan di jalur yang tepat,” jelas Agnes, Rabu (5/11/2025).
Ia menuturkan, peningkatan terjadi di seluruh dimensi IPM. Dari sisi kesehatan, angka harapan hidup bayi yang lahir pada 2025 mencapai 74,01 tahun, naik 0,28 tahun dari tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan membaiknya akses layanan kesehatan dan kesadaran hidup sehat masyarakat.
Sementara pada dimensi pendidikan, peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan bahwa masyarakat Kalteng semakin lama mengenyam pendidikan formal. HLS tercatat naik menjadi 12,78 tahun, sementara RLS meningkat signifikan dari 8,81 menjadi 8,96 tahun.
“Ini bukan hanya angka statistik, tapi gambaran bahwa anak-anak Kalteng kini memiliki peluang belajar yang lebih luas,” ujar Agnes.
Dari sisi ekonomi, pengeluaran riil per kapita masyarakat juga mengalami pertumbuhan menjadi Rp12,61 juta per tahun, menandakan daya beli yang tetap terjaga meski laju pertumbuhan melambat dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan IPM tersebut dinilai sejalan dengan fokus Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam membangun sumber daya manusia berbasis pemerataan, terutama melalui digitalisasi pendidikan. Di bawah kepemimpinan Gubernur H. Agustiar Sabran, sektor pendidikan dijadikan fondasi utama pembangunan jangka panjang.
Melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, pemerintah menjalankan program digitalisasi sekolah SMA/SMK/SKH secara masif, mencakup penguatan infrastruktur TIK seperti bantuan Starlink, panel surya, serta papan tulis interaktif. Selain itu, sekolah-sekolah juga didorong mengintegrasikan platform pembelajaran digital, ujian berbasis daring, hingga sistem manajemen sekolah modern.
Tak hanya infrastruktur, peningkatan literasi digital guru dan siswa juga menjadi perhatian. Pelatihan coding, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), serta pembelajaran interaktif berbasis teknologi kini mulai diterapkan secara luas.
Transformasi tersebut dinilai berkontribusi langsung pada peningkatan dimensi pengetahuan dalam IPM. Akses siswa terhadap sumber belajar global semakin terbuka, sementara lulusan SMA/SMK dengan keterampilan digital dinilai lebih siap bersaing di dunia kerja, berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Keberhasilan Kalteng dalam membangun ekosistem pendidikan digital bahkan mendapat pengakuan nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyebut Kalteng sebagai daerah yang telah melangkah lebih cepat dibandingkan kebijakan pusat.
“Program pendidikan di Kalimantan Tengah bukan hanya sejalan dengan kebijakan nasional, tetapi sudah lebih dulu dijalankan,” kata Mu’ti saat menghadiri Gebyar Pendidikan Unggul Muhammadiyah di UMPR, Mei lalu.
Ia menilai kebijakan digitalisasi pendidikan, revitalisasi sekolah, hingga bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu di Kalteng patut menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menegaskan bahwa capaian IPM 2025 menjadi bukti keberpihakan pemerintah daerah terhadap pemerataan pendidikan.
“Arahan Gubernur jelas, tidak boleh ada anak Kalteng yang tertinggal karena keterbatasan ekonomi atau wilayah. Digitalisasi adalah alat untuk menjembatani kesenjangan itu,” ujarnya.
Pemprov Kalteng, lanjut Reza, akan terus memperluas revitalisasi sekolah dan pembangunan satuan pendidikan baru hingga ke pelosok dan pedalaman, termasuk sekolah khusus sebagai bagian dari komitmen pendidikan inklusif.
Kenaikan IPM 2025 pun dipandang bukan sebagai titik akhir, melainkan pijakan untuk memperkuat pembangunan manusia yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan di Bumi Tambun Bungai. (AB)
