MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengambil langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi dengan melakukan koordinasi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Rabu, 21 Januari 2026.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Bupati Barito Utara H. Shalahuddin bersama jajaran pemerintah daerah dalam agenda silaturahmi sekaligus koordinasi terkait penguatan program pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menjadi instrumen penting dalam mengukur efektivitas pencegahan korupsi serta kualitas integritas birokrasi daerah.
“Kunjungan ini dimaksudkan untuk memperdalam komitmen daerah dalam pencegahan korupsi serta mengoptimalkan indikator MCSP dan nilai SPI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara,” ujar Bupati H. Shalahuddin.
Menurutnya, koordinasi dengan KPK menjadi langkah penting agar seluruh perangkat daerah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi secara konsisten dalam setiap program pembangunan maupun pelayanan publik kepada masyarakat.
“Melalui koordinasi dan konsultasi ini, kami berharap pelaksanaan MCSP dan SPI di Barito Utara dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Kunjungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara tersebut mendapat sambutan positif dari jajaran KPK RI yang dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III serta Ketua Satgas Kasupgah Wilayah III. Pihak KPK juga mendorong agar komitmen pimpinan daerah terus diperkuat melalui sinergi seluruh perangkat daerah dalam mendukung program pencegahan korupsi.
Melalui langkah strategis ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap capaian MCSP dan SPI dapat meningkat secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal. (Shp)
