SULAPANUSANTARA.COM, JAKARTA – Hasil penelitian Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) menunjukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki peluang besar untuk memperkuat perekonomian desa apabila dijalankan secara konsisten sesuai pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
Temuan tersebut dipresentasikan dalam kegiatan diseminasi akademik di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta pada Senin, 3 Agustus 2026. Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari penelitian berbasis live-in yang dilaksanakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 10-12 Juni 2026.
Berbeda dengan sekadar mengamati dari luar, para mahasiswa memilih terjun langsung ke lapangan melalui riset partisipatif untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan Program MBG di tingkat desa. Pendekatan berbasis bukti empiris digunakan agar seluruh hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di masyarakat.
AMM menilai kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Penelitian juga menjadi wujud keterlibatan mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal pelaksanaan kebijakan publik.
Selain itu, AMM berpandangan bahwa penelitian langsung di desa merupakan upaya menghidupkan kembali semangat perjuangan mahasiswa sebagaimana tercermin dalam Spirit Rapat Ikada 19 September 1945, yakni menjaga kedaulatan ekonomi rakyat dari berbagai praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.
Untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, AMM menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tridarma Indonesia sebagai pendamping hukum bagi para peneliti dan relawan mahasiswa.
Pendampingan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi intimidasi maupun tekanan selama proses penelitian, sekaligus memberikan kepastian perlindungan hukum kepada seluruh peserta.
AMM juga memastikan seluruh penelitian dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi etika akademik melalui komunikasi dan koordinasi bersama rektorat maupun pimpinan perguruan tinggi asal para mahasiswa.
Berdasarkan hasil penelitian di SPPG Desa Mekar Baru, AMM menilai Program MBG mampu menciptakan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat apabila dijalankan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemerintah.
Penelitian mencatat dapur SPPG melayani sekitar 2.500 penerima manfaat yang terdiri atas siswa, balita, hingga ibu hamil.
Dalam operasionalnya, dapur tersebut mempekerjakan 50 tenaga kerja, dengan sekitar 80 persen berasal dari masyarakat sekitar yang tinggal dalam radius kurang dari satu kilometer dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hasil penelitian juga menunjukkan seluruh kebutuhan beras dipenuhi oleh penggilingan padi desa yang berada sekitar 200 meter dari lokasi dapur. Sementara itu, permintaan bahan pangan lokal seperti ayam dan ikan meningkat dari sekitar 70 kilogram menjadi lebih dari 100 kilogram per hari sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
Meski demikian, AMM masih menemukan sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Koperasi Desa Merah Putih dinilai belum optimal sebagai pengelola utama rantai pasok bahan baku.
Selain itu, kebutuhan komoditas hortikultura seperti sayuran dan buah masih banyak dipenuhi dari pasar induk di luar wilayah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi manfaat ekonomi yang semestinya dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat desa.
Dalam paparannya, AMM mengingatkan agar Program Makan Bergizi Gratis tidak dipandang hanya sebagai program bantuan sosial maupun sekadar pembagian makanan.
Menurut mereka, MBG merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkaitan erat dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam memperkuat kedaulatan ekonomi rakyat.
AMM juga menyoroti ancaman praktik kartel dan mafia ekonomi di berbagai sektor strategis, mulai dari energi, minyak dan gas, sumber daya alam, pangan hingga logistik nasional yang dinilai dapat menghambat pencapaian tujuan program.
Di sisi lain, organisasi tersebut memberikan apresiasi kepada masyarakat dan pengelola dapur SPPG yang telah menjalankan program di lapangan. Mereka juga menolak berbagai upaya politisasi yang dinilai berpotensi menggeser tujuan utama Program MBG.
Menjelang Sidang Tahunan MPR RI dan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, AMM menyampaikan tujuh rekomendasi strategis kepada pemerintah.
Rekomendasi tersebut mencakup pemberantasan mafia dan kartel ekonomi, peningkatan transparansi data melalui sistem pemantauan publik secara real-time, penguatan perlindungan terhadap pelaksanaan MBG dari kepentingan politik, mendorong gerakan riset berkelanjutan oleh perguruan tinggi, memperkuat peran BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih dalam rantai pasok, meningkatkan pembinaan terhadap petani, peternak dan UMKM lokal, serta melakukan evaluasi berkala terhadap dampak kesehatan penerima manfaat melalui pengukuran antropometri setiap enam bulan.
Sebagai penutup, para perwakilan AMM menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui riset, pendekatan akademik, dan pengawasan partisipatif.
“Pernyataan ini kami keluarkan dalam kesadaran yang penuh: mahasiswa, pemuda, dan rakyat harus bahu-membahu dan bergotong-royong memastikan negara tidak boleh kalah terhadap kartel dan mafia. MBG adalah wujud nyata eksistensi Pasal 33 UUD 1945 guna menjaga kedaulatan ekonomi rakyat,” tegas para perwakilan AMM secara bersama.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh M. Irwansyah, Fazri Rizki, dan Caesar Khalifah yang mewakili Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM). Mereka menegaskan gerakan tersebut akan terus mengawal implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui penelitian lapangan dan pengawasan partisipatif.
Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) terdiri atas berbagai organisasi kemahasiswaan, yakni GLM UPNVJ, HIMAPOL UPNVJ, BEM UPNVJ, HIMAPOLINDO, ILMISPI, KM UMJ, BEM FH UMJ, Fakultas Hukum Atma Jaya, KBM UNPAM, UPNVJ Bergerak, serta HIMAPOL UMJ.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
