MUARA TEWEH – Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR), Tajeri, melontarkan sorotan keras terhadap berbagai persoalan pelayanan publik dalam pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Barito Utara, Senin (1/12/2025).
Ia mengungkapkan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam APBD 2026 mencapai Rp1,714 triliun atau 52,66 persen dari total belanja daerah, yang dialokasikan untuk pembangunan jalan, jembatan, air bersih, fasilitas kesehatan, dan pendidikan hingga pelosok desa. Meski besar, Tajeri mengingatkan agar pengawasan diperketat agar kasus kekurangan volume pekerjaan tidak terulang.
Di sektor pendidikan, Tajeri menilai kondisi banyak sekolah masih memprihatinkan. Ia menyebut masih ditemukan ruang kelas rusak, fasilitas belajar minim, hingga sanitasi sekolah yang tidak layak. Bahkan, ada sekolah dengan jam belajar sangat terbatas. “Bagaimana anak-anak kita bisa cerdas jika kondisi sekolah seperti ini?” tegasnya.
Masalah kesehatan juga tak luput dari kritik. Tajeri menyebut masih ada puskesmas tanpa dokter, tenaga medis terbatas, fasilitas kurang memadai, hingga pustu yang jarang beroperasi. Ia meminta pemerintah daerah menertibkan layanan kesehatan dan mengusulkan program penguliahan dokter umum menjadi dokter spesialis dengan ikatan kerja yang jelas.
Di bidang infrastruktur dasar, Tajeri mengkritik lambannya penanganan jalan rusak dan jembatan di sejumlah kecamatan dan desa. Ia menegaskan persoalan tersebut telah berulang kali disampaikan DPRD namun belum mendapat tindak lanjut serius dari dinas terkait.
Keluhan petani juga menjadi perhatian Fraksi KIR. Tajeri menyoroti kelangkaan pupuk, harga yang mahal, serta kebutuhan bibit sawit dan palawija untuk meningkatkan produksi pertanian masyarakat desa.
Selain itu, ia mempertanyakan Rumah Potong Hewan (RPH) yang telah lama dibangun namun belum difungsikan, meski payung hukum sudah tersedia. Menurutnya, RPH harus segera dioperasikan agar tidak menjadi pemborosan anggaran dan bisa berkontribusi terhadap PAD. Fraksi KIR pun berharap APBD 2026 dijalankan dengan sungguh-sungguh agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Barito Utara. (*)
