TANGERANG – Apa yang selama ini dikerjakan secara senyap di sekolah-sekolah pedalaman Kalimantan Tengah kini mendapat sorotan nasional. Dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah terkait Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2026, praktik digitalisasi pendidikan Kalteng tampil sebagai salah satu contoh konkret yang menarik perhatian pemerintah pusat dan daerah lain.
Momen itu terjadi ketika Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, yang hadir mewakili Gubernur H. Agustiar Sabran, secara khusus diminta memaparkan pengalaman daerahnya di hadapan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Fajar Riza Ul Haq, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Rakor bertema “Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” tersebut digelar Kemendikdasmen di Hall 3 ICE BSD City, Tangerang, Kamis (13/11/2025), dan menjadi ajang berbagi praktik nyata, bukan sekadar konsep.
Dalam paparannya, Edy Pratowo membuka dengan gambaran tantangan khas Kalimantan Tengah. Dengan luas wilayah sekitar 153 ribu kilometer persegi—lebih besar dari Pulau Jawa—dan jumlah penduduk hanya sekitar 2,8 juta jiwa, persoalan utama pendidikan di Kalteng bukan kekurangan semangat, melainkan jarak dan akses.
“Untuk mencapai satu kabupaten di ujung provinsi saja, dari ibu kota bisa ditempuh hingga 12 jam perjalanan. Banyak desa berada di hulu sungai dan kawasan gambut, sehingga tidak semuanya terjangkau internet dan listrik,” ungkap Edy.
Dari kondisi itulah, Pemprov Kalteng memilih digitalisasi pembelajaran bukan sebagai tren, melainkan solusi. Sejak 2024 hingga 2025, pemerintah provinsi mendistribusikan lebih dari 5.000 unit papan tulis interaktif ke SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh). Upaya ini diperkuat dengan penyediaan panel surya dan jaringan Starlink di wilayah yang belum tersentuh listrik dan internet.
“Ini bukan proyek setengah jalan. Digitalisasi kami pastikan bisa digunakan hingga pelosok,” tegasnya.
Tidak hanya berhenti pada infrastruktur, Kalteng juga membangun sistem pemantauan berbasis data melalui aplikasi PENA KALTENG. Aplikasi ini memungkinkan pemerintah memantau kondisi satuan pendidikan, sekaligus membuka ruang evaluasi dan masukan publik secara berkelanjutan.
Di sisi siswa, kebijakan pendidikan diarahkan agar lulusan tidak hanya membawa ijazah. Pemprov Kalteng memberikan tiga sertifikat tambahan kepada siswa, yakni sertifikat analisis data, penguasaan Microsoft, dan digital marketing. Langkah ini dimaksudkan agar lulusan siap kuliah, siap kerja, dan tidak terjebak pada persoalan sosial di daerah terpencil.
“Kami ingin anak-anak Kalteng punya pilihan masa depan,” ujar Edy.
Penguatan SDM juga dilakukan melalui pembelajaran bahasa asing. Selain Bahasa Inggris, siswa SMA dan SMK di Kalteng dibekali Bahasa Jepang, Jerman, Arab, dan Prancis sebagai bagian dari strategi menghadapi dunia kerja dan pendidikan global.
Paparan tersebut mendapat respons positif dari forum rakor. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa apa yang dilakukan Kalimantan Tengah selaras dengan arah kebijakan nasional dan bahkan dinilai telah melangkah lebih cepat dalam implementasi di lapangan.
“Dukungan kepala daerah seperti ini menjadi kunci. Program pusat akan berhasil jika daerah berani menerjemahkannya menjadi praktik nyata,” kata Mu’ti.
Sejumlah peserta rakor mengaku menjadikan pengalaman Kalimantan Tengah sebagai referensi dalam menyusun roadmap digitalisasi pendidikan di daerah masing-masing.
Dari forum nasional itu, satu pesan mengemuka: keterbatasan geografis bukan alasan untuk tertinggal. Kalimantan Tengah justru menunjukkan bahwa dengan keberanian berinovasi dan konsistensi kebijakan, digitalisasi pendidikan dapat menjangkau siswa dari kota hingga pedalaman—dan menjadi contoh bagi Indonesia. (AB)
