PALANGKA RAYA – Angka 74,86 sekilas tampak seperti statistik biasa. Namun bagi Kalimantan Tengah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 itu menyimpan cerita panjang tentang perubahan cara negara hadir di ruang-ruang kelas hingga ke pelosok pedalaman.
Dalam lima tahun terakhir, IPM Kalteng naik secara konsisten. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan peningkatan tidak hanya terjadi pada satu sektor, melainkan serentak: usia harapan hidup bertambah, lama sekolah meningkat, dan daya beli masyarakat menguat. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya berubah?
Penelusuran di lapangan mengarah pada satu kebijakan kunci: transformasi digital pendidikan.
Beberapa tahun lalu, akses internet di sekolah-sekolah pedalaman Kalteng masih menjadi kemewahan. Proses belajar kerap terkendala jarak, keterbatasan guru, dan minimnya sumber belajar. Kini, wajah itu mulai bergeser. Sekolah menengah atas dan kejuruan dilengkapi infrastruktur TIK, dari jaringan internet satelit hingga papan tulis interaktif. Guru didorong menguasai pembelajaran digital, sementara siswa dikenalkan pada teknologi sejak dini.
Perubahan ini tidak terjadi instan. Digitalisasi dijalankan beriringan dengan penguatan sistem belajar, manajemen sekolah, serta peningkatan kompetensi guru. Hasilnya mulai terlihat pada indikator pendidikan: Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah terus meningkat. Artinya, anak-anak Kalteng bertahan lebih lama di bangku pendidikan dan memiliki peluang belajar yang lebih luas dibandingkan sebelumnya.
Dampaknya merambat ke sektor lain. Akses informasi yang lebih baik meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Kesadaran hidup sehat tumbuh, layanan kesehatan lebih mudah dijangkau, dan angka harapan hidup ikut terkerek. Di sisi ekonomi, lulusan dengan keterampilan digital memiliki peluang kerja yang lebih baik, mendorong peningkatan pengeluaran riil per kapita.
Menariknya, langkah Kalteng ini mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut sejumlah program pendidikan di Kalteng justru telah berjalan sebelum kebijakan serupa diluncurkan secara nasional. Pengakuan itu memperkuat dugaan bahwa kenaikan IPM bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari kebijakan yang konsisten.
Namun tantangan belum sepenuhnya usai. Pemerataan akses masih menjadi pekerjaan rumah, terutama di wilayah pedalaman dan daerah terpencil. Ketersediaan jaringan, kesiapan sumber daya manusia, dan keberlanjutan anggaran akan menentukan apakah transformasi ini mampu bertahan dalam jangka panjang.
Di balik angka 74,86, tersimpan pesan penting: pembangunan manusia bukan hanya soal mengejar pertumbuhan, tetapi memastikan setiap anak—di kota maupun di desa—memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi.
Jika strategi ini dijaga konsistensinya, Kalimantan Tengah tidak hanya mencatat kenaikan IPM, tetapi juga menyiapkan generasi yang siap menghadapi masa depan. (AB)
