MUARA TEWEH – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Barito Utara menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Tahun 2025 yang resmi dibuka oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin melalui Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, di Aula Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Barito Utara, Sabtu (15/11/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara sekaligus Ketua Komisi I Hj. Nety Herawati, jajaran kepala perangkat daerah, perwakilan TP PKK, Dharma Wanita, Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 1013, Bhayangkari Barito Utara, serta pimpinan organisasi wanita se-Barito Utara.
Hj. Nety Herawati menyampaikan dukungan penuh DPRD terhadap pelaksanaan Musda GOW. Ia menilai organisasi perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan sosial, pemberdayaan keluarga, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
“GOW telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan perempuan. DPRD sangat mengapresiasi peran aktif organisasi perempuan yang terus bersinergi dan memberi ruang bagi perempuan untuk berkarya,” ujar Hj. Nety Herawati.
Ia berharap Musda GOW 2025 mampu menghasilkan keputusan dan program kerja yang visioner untuk lima tahun ke depan, serta mampu menjawab tantangan zaman. DPRD, kata dia, siap mendukung kebijakan dan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, dalam sambutan Bupati Barito Utara yang dibacakan Sekda Muhlis, ditegaskan bahwa Musda merupakan forum penting untuk evaluasi, konsolidasi organisasi, penyusunan rencana kerja, sekaligus pemilihan kepengurusan baru agar estafet kepemimpinan berjalan baik.
Bupati juga menekankan bahwa perempuan merupakan aset besar pembangunan daerah, dengan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas keluarga, penanggulangan stunting, pemberdayaan ekonomi perempuan, edukasi kesehatan, peningkatan literasi, hingga pelestarian budaya daerah.
Melalui Musda ini, diharapkan GOW Barito Utara semakin solid, adaptif, dan mampu memperkuat peran perempuan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
