MUARA TEWEH – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Barito Utara menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Barito Utara, Jumat (21/11/2025).
Pandangan fraksi tersebut disampaikan juru bicara PKB, Suhendra, yang menyoroti arah kebijakan fiskal daerah sekaligus memberikan sejumlah catatan penting agar APBD 2026 mampu menjawab tantangan pembangunan dan mengurangi potensi risiko defisit anggaran.
PKB mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara atas penyampaian nota keuangan dan rancangan APBD 2026, namun menilai struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Fraksi PKB mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perbaikan tata kelola pajak, digitalisasi layanan, serta penggalian potensi sektor pertambangan, perkebunan, dan jasa.
Selain itu, PKB mengingatkan agar kebijakan peningkatan pendapatan tidak membebani masyarakat dan pelaku usaha lokal. Antisipasi terhadap kemungkinan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang dinilai penting dilakukan melalui diversifikasi sumber pendapatan daerah.
Pada sisi belanja daerah, Fraksi PKB menekankan agar anggaran difokuskan pada sektor prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya pendidikan dan kesehatan. Alokasi anggaran pendidikan 20 persen diminta benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan sarana sekolah, peningkatan kualitas guru, serta pemerataan akses pendidikan hingga wilayah desa, sementara sektor kesehatan diarahkan pada penguatan Puskesmas, Pustu, dan peningkatan mutu layanan RSUD secara transparan.
PKB juga menyoroti sektor infrastruktur, terutama konektivitas wilayah pedalaman seperti Teweh Selatan, Lahei, dan Gunung Purei yang masih membutuhkan pembangunan jalan dan sarana dasar. Di samping itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM, petani, pekebun, dan nelayan sungai diminta menjadi prioritas kebijakan anggaran.
Menutup pandangannya, Fraksi PKB menegaskan pentingnya perbaikan data bantuan sosial agar akurat, tepat sasaran, dan bebas dari intervensi politik. Fraksi PKB menyatakan siap mengikuti pembahasan RAPBD 2026 bersama pemerintah daerah dengan harapan menghasilkan APBD yang lebih sehat, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (*)
